Papua Butuh Pengacara Sukarelawan

Papua Butuh Pengacara Sukarelawan

Posted on by volunter

Hukum sehararusnya bukan menjadi barang yang mahal. Semua masyarakat bisa dan harus mengakses informasi tentang hukum supaya tidak menjadi korban ketidakadilan. Di Indonesia, permasalahan hukum dan penegakan HAM sudah tercantum jelas dalam dasar negara dan Undang-Undang Dasar. Setiap manusia berhak memperoleh keadilan di mata hukum dan negara. Ini sudah menjadi suatu keharusan dan tidak boleh dilanggar. Sayangnya, informasi tentang hukum sepertinya masih menjadi sesuatu yang eksklusif. Akses hukum seperti tertutup bagi orang-orang miskin, terlebih bagi mereka yang tinggal jauh dari ibukota. Semakin sedikit media yang menyediakan informasi hukum. Ini menjadi suatu tantangan sendiri bagi pemerintah sebagai penegak hukum.

Di Papua, misalnya, ada banyak permasalahan hukum dan penegakan HAM yang seperti menguap begitu saja. Aksesnya yang jauh dari ibukota membuat permasalahan peli di pulau tersebut seakan tidak tercium oleh media. Sebagian besar orang hanya tahu bahwa pulau ini adalah pulau hijau dengan potensi wisata yang sangat luar biasa. Kenyataan di negara tersebut tidak semanis apa yang kita bayangkan. Papua butuh pengacara sukarelawan yang membantu mereka dalam menegakkan hukum dan HAM. Ada banyak sekali kasus HAM yang menimpa mereka yang bahkan tidak tercium oleh media. Ketika kekerasan dan konflik terjadi, barulah banyak media yang meliput mereka. Jangan sampai terlambat. Seharusnya, pengacara sukarelawan yang menangani HAM ada di sana dan berdiri di belakang rakyat untuk membantu mereka memperjuangkan haknya.

Papua Butuh PengacaraKetika kita berbicara tentang pelanggaran HAM di Papua, kita akan langsung terlintas pada kekerasan aparat negara terhadap warganya. Sebenarnya, masalah hak asasi manusia tidak hanya sebatas kekerasan aparatur negara, tetapi lebih kompleks lagi. Konsep Hak Asasi Manusia juga mencakup hak sipil dan hak secara politik. Makna HAM Secara luas inilah yang sebaiknya menjadi acuan untuk mencari solusi atas konflik yang sering terjadi di Papua. Tentu tidak semua orang sadar akan hal ini. Anggota judi poker yang paham akan hukum dan HAM menjadi pihak yang paling diandalkan dalam mengatasi konflik-konflik internal yang sering terjadi di Papua.

Akar masalah yang menjadi konflik berkepanjangan di Papua adalah masalah pelanggaran HAM. Banyak sekali masalah pelanggaran HAM yang terjadi di Papua yang berakhir tanpa pengadilan yang jelas. Tak hanya persoalan HAM, masalah lainnya yang dapat memicu konflik adalah masalah marginalisasi orang Papua. Sekali lagi ditekankan bahwa masyarakat Papua butuh pengacara sukarelawan untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Pengacara muda yang punya hati nurani dan dedikasi yang tinggi terhadap keadilan adalah kandidat yang cocok untuk menjadi pengacara sukarelawan di Papua. Dalam hal ini, uang bukanlah segala-galanya, tetapi hati nuranilah yang paling penting.

Jauh pada asa orde baru, banyak sekali advokat spesialis HAM yang berasal dari Tanah Papua. Karyanya benar-benar berkilau. Kita sebut saja Yohanis G. Bonay, S.H. atau yang akrab dipanggil John Bonay. Ia adalah seorang advokat mantan Direktur Elsham Papua. Lalu, ada juga Latifah Anum Siregar seorang advokat hukum dari Aliansi Demokrasi untuk Papua yang pernah menerima penghargaan Hak Asasi Manusia dari “The Gwangju Huaman Rights Awaerds di Korea Selatan. Sayangnya, kemilau advokat hukum di Papua tersebut makin meredup setiap harinya. Seperti yang kita tahu bersama, harus ada yang berjuang di belakang rakyat. Hal ini penting untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *