Masalah Penegakan Hukum di Indonesia

Masalah Penegakan Hukum di Indonesia

Seperti apa hukum di Indonesia? Sudahkah rakyat kecil mendapatkan perlindungan hukum dari negara? Jangankan mendapatkan perlindungan, rakyat kecil adalah pihak yang paling sering dirugikan di bidang peradilan hukum. Istilah “Tajam ke bawah tumpul ke atas” menjadi wujud hukum di Indonesia. Ini adalah istilah sindiran untuk hukum di Indonesia yang seakan selalu berpihak pada pemilik kuasa dan para pemilih modal. Jika berbicara contoh, tentu akan banyak sekali contohnya dan bisa dilihat secara gamblang. Ini menjadi suatu permasalahan yang serius. Negara mestinya punya cara tersendiri untuk memberikan perlindungan yang sama kepada warganya. Hukum yang seadil-adilnya, bukan sebaliknya.

Penegakan hukum di Indonesia sering kali mengingkari rasa keadilan dan membuat masyarakat menjadi semakin menderita. Diskriminasi hukum menjadi sebuah tontonan yang nyata. Seperti para koruptor atau tertangkapnya pemain agen sbobet. Para penegak hukum seakan tidak pernah benar-benar menjalankan fungsinya sebagai seseorang yang memperjuangkan keadilan. Ironisnya lagi, ketika anak seorang pejabat terjerat kasus hukum, bahkan yang merugikan orang, selalu ada cara untuk meloloskan diri dari tuntutan hukum. Hal seperti ini menjadi fenomena yang lumprah dan sudah sering disaksikan oleh masyarakat. Lalu, di mana letak keadilan itu sendiri? Apakah orang kaya atau orang yang punya kuasa akan selalu terlepas dari jeratan hukum? Bagaimana nasih masyarakat kecil yang selalu menjadi pihak yang dirugikan?

Ada cara yang bisa dilakukan untuk memfasilitasi rakyat kecil agar tidak selalu menjadi korban ketidakadilan, yaitu dengan menjadi seseorang yang melek hukum. Rakyat kecil dilarang pasrah dan menerima begitu saja ketidakadilan yang dilakukan oleh orang kaya maupun aparat penegak hukum. Mereka bisa melaporkannya kepada pengacara sukarelawan. Mereka adalah orang-orang yang mengabdikan diri mereka kepada masyarakat kurang mampu. Pengacara sukarelawan akan dengan sukarela menangani kasus hukum yang menimpa masyarakat kurang mampu. Dengan begitu, setidaknya ada upaya untuk membantu menegakkan keadilan di dalam masyarakat.

Pengacara sukarelawan tersebut tergabung dalam lembaga bantuan hukum atau organisasi bantuan hukum. Di Indonesia, ada lebih dari 200 LBH yang tersebar di seluruh penjuru kota. Lembaga-lembaga inilah yang memfasilitasi masyarakat kecil untuk memperjuangkan haknya. Mereka yang terjerat kasus hukum bisa melakukan konsultasi langsung dengan para advokat yang tergabung dalam lembaga tersebut. Masyarakat kurang mampu akan mendapatkan pendampingan hukum dari lembaga tersebut tanpa biaya apa pun atau gratis. Lembaga ini akan memfasilitasi segala hal terkait proses pengadilan hukum sampai selesai. Ada banyak pengacara sukarelawan yang akan dengan penuh kesabaran mendampingi Anda dalam menangani permasalahan hukum.

Sayangnya, kehadiran Lembaga Bantuan Hukum ini tidak begitu disadari oleh masyarakat, terutama mereka yang ada di pelosok desa yang bermain judi melalui agen bola. Minimnya informasi dan sosialisasi terkait hukum dan HAM membuat masyarakat tidak mendapat cukup informasi. Akibatnya, mereka sering menjadi korban terkait pelanggaran HAM. Minimnya informasi membuat mereka tidak bisa menuntut apa pun atas ketidakadilan yang mereka alami. Tugas LBH selain memberikan pendampingan kepada masyarakat, juga menjadi media untuk memberikan informasi-informasi hukum kepada masyarakat. Pengacara sukarelawan yang tergabung dalam LBH harus melakukan penyuluhan rutin ke desa-desa dan tempat terpencil untuk membantu masyarakat agar melek hukum. Dengan begitu, hukum tidak lagi tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Semua masyarakat harus mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum. Masalah penegakan hukum di Indonesia harus benar-benar ditangani serius demi kemajuan dan kesejahteraan bersama.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *